AMBON — Kenaikan indeks tersebut terungkap saat Hendrik menerima kunjungan Tim Kedutaan Besar Australia bersama Tim Desain Program Kerja Sama Australia-Indonesia di Ruang Rapat Gubernur Maluku, Senin (16/11/2026). Pertemuan membahas penguatan kesiapsiagaan bencana di provinsi kepulauan itu.
Menurut Hendrik, tingginya risiko bencana di Maluku dipengaruhi tiga faktor sekaligus: ancaman alam, kerentanan masyarakat dan wilayah, serta keterbatasan kapasitas pemerintah daerah. Dari ketiganya, dua aspek pertama dinilai paling sulit diintervensi.
"Dari ketiga aspek tersebut, kami sangat membutuhkan bantuan dan dukungan Pemerintah Australia, terutama dalam memperkuat kapasitas daerah. Sebab, aspek ancaman dan kerentanan merupakan hal yang relatif sulit untuk diintervensi," ungkap Hendrik.
Karakteristik geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan membuat tantangan kebencanaan berbeda dari daerah lain. Secara historis, sekitar 40 persen kejadian gempa bumi dan tsunami di Indonesia pada periode 1600-2000 berpusat di wilayah Maluku.
Ancaman tidak berhenti di gempa dan tsunami. Sejumlah gunung api aktif serta meningkatnya bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem turut memperbesar potensi risiko bagi warga.
Kajian Risiko Bencana Provinsi Maluku Tahun 2022-2026 mencatat ada 15 jenis ancaman bencana yang berpotensi terjadi di wilayah ini.
Dalam beberapa bulan terakhir, Maluku menghadapi kekeringan yang kemudian disusul kebakaran hutan dan lahan di sejumlah kabupaten/kota. Hendrik menyebut kondisi itu dipengaruhi fenomena El Nino dan berpotensi semakin parah akibat aktivitas manusia.
Di sisi lain, upaya penanggulangan bencana masih terkendala sejumlah persoalan. Mulai dari karakteristik wilayah kepulauan, kapasitas kelembagaan yang belum optimal, belum meratanya dokumen perencanaan kebencanaan pada BPBD kabupaten/kota, hingga terbatasnya kemampuan fiskal daerah.
Hendrik menilai posisi geografis Maluku yang berbatasan langsung dengan Australia melalui Kabupaten Maluku Barat Daya, Kepulauan Tanimbar, dan Kepulauan Aru menjadi peluang strategis mempererat hubungan kedua negara. Ia berharap pertemuan tidak sekadar forum pertukaran gagasan, tetapi melahirkan model kerja sama konkret dan berkelanjutan.
"Maluku mendambakan kerja sama yang efektif antara Pemerintah Australia dan Indonesia, di mana Provinsi Maluku juga menjadi bagian penting di dalamnya. Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, saya berkomitmen mendukung seluruh bentuk kerja sama ini," tegasnya.
Hendrik menekankan pengurangan risiko bencana harus terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Pendekatan yang didorong mencakup Anticipatory Action atau aksi antisipatif serta Climate Risk Management atau manajemen risiko iklim.
Menurutnya, pendekatan itu penting agar pemerintah tidak hanya bergerak setelah bencana terjadi. Langkah antisipasi harus dilakukan sejak dini untuk meminimalkan dampak ancaman sekaligus memperkuat kesiapan masyarakat.
"Melalui kolaborasi Australia-Indonesia, kami berharap Maluku memperoleh dukungan untuk memperkuat kelembagaan, meningkatkan kesiapsiagaan, serta mempercepat penanganan kemanusiaan, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah kepulauan dan sulit dijangkau," tandas Hendrik.