JAKARTA — Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa meminta pemerintah pusat memberikan kebijakan afirmatif agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pengusaha lokal Maluku mendapat kesempatan terlibat aktif dalam rantai pengelolaan tambang emas Gunung Botak, Kabupaten Buru. Permintaan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Lintas Lembaga di Ruang Palapa, Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Lewerissa menilai keterlibatan pelaku usaha daerah menjadi syarat agar penataan kawasan tidak berhenti pada penertiban semata. Menurutnya, skema pengelolaan apa pun yang nantinya diputuskan negara harus tetap membuka ruang bagi pemerintah daerah dan pengusaha lokal.
Dalam rapat tersebut, Lewerissa mengusulkan tiga langkah konkret agar penataan Gunung Botak turut memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Usulan pertama menyangkut kemitraan modal antara perusahaan negara dan pengusaha lokal.
"Masyarakat Maluku jangan sampai hanya menjadi penonton di wilayahnya sendiri yang memiliki sumber daya alam berlimpah. Apa pun skema pengelolaan yang nantinya diputuskan oleh negara untuk Gunung Botak, Pemerintah Daerah dan pelaku usaha lokal wajib dilibatkan secara aktif," tegas Lewerissa.
Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto dan Kapolda Maluku Irjen Pol. Suwondo Nainggolan melaporkan kawasan tambang Gunung Botak telah disterilkan dari aktivitas penambangan tanpa izin. Aparat TNI dan Polri melakukan penyisiran, menutup akses masuk, serta mendirikan pos pengamanan untuk mencegah aktivitas pertambangan ilegal kembali berlangsung.
Kedua institusi menyatakan dukungan terhadap penataan kawasan dengan tetap memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Langkah itu dinilai penting untuk meminimalkan potensi gejolak sosial di Kabupaten Buru.
Perwakilan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menekankan pentingnya memastikan kawasan tambang bersih dari sisa material dan peralatan penambangan ilegal. Rapat juga membahas tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.
Rapat koordinasi digelar untuk menyinergikan langkah pemerintah pusat dan daerah menjelang kunjungan kerja Menteri Pertahanan RI ke Maluku pekan depan. Pertemuan dihadiri Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI Brian Yuliarto, Wakil Menteri Pertahanan RI Bidang Strategi, Doktrin, dan Pembangunan Kekuatan Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon, Komandan Kodaeral IX Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, serta perwakilan Kementerian ESDM, Satgas Penertiban Kawasan Hutan, TNI AU, dan PT Antam.
Seluruh hasil pembahasan akan dibawa Wakil Menteri Pertahanan RI ke tingkat pimpinan untuk dilaporkan kepada Presiden RI sebagai bahan pertimbangan kebijakan. Pemerintah Provinsi Maluku berharap penataan Gunung Botak menghasilkan tata kelola pertambangan yang tertib, aman, dan berkelanjutan, sekaligus membuka kesempatan bagi warga Kabupaten Buru memperoleh manfaat ekonomi dari sumber daya alam di daerahnya sendiri.