AMBON — Muhammad Reza Mony menilai penanganan karhutla di Maluku tidak bisa lagi dilakukan secara reaktif, hanya bergerak ketika api sudah membesar. Menurutnya, pola penanganan perlu diubah menjadi lebih preventif dengan memperkuat deteksi dini, pemetaan wilayah rawan, serta kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran.
Reza menyampaikan hal itu kepada wartawan di Gedung DPRD Maluku, Karang Panjang, Ambon. Ia mengaku memahami kondisi keuangan daerah yang terbatas, namun menegaskan keterbatasan anggaran bukan alasan membiarkan karhutla terus berulang tanpa penanganan terukur.
Politisi Komisi III DPRD Maluku itu menyoroti kondisi kabut asap yang dalam beberapa hari terakhir menyelimuti sejumlah wilayah di Maluku. Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan karhutla harus ditangani secara menyeluruh dan tidak lagi dianggap sebagai kejadian yang hanya terjadi di satu wilayah.
"Ini karena melihat situasinya sudah terlalu ini. Kabut asap ini sudah di seluruh daerah di Maluku, ibu kota juga, Kota Ambon juga semuanya di kabut asap. Jadi beta rasa harus ada segera langkah konkret dan tindak lanjut dari pemerintah daerah untuk menyikapi ini," ujarnya.
Ia menilai dampak karhutla tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengganggu kesehatan masyarakat. Karena itu, penanganan tidak bisa ditunda atau diserahkan kepada satu organisasi perangkat daerah saja.
Reza mengusulkan tim terpadu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, pemerhati lingkungan, akademisi, hingga elemen masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap persoalan lingkungan.
Koordinasi lintas sektor, lanjutnya, diperlukan untuk memastikan kesiapan personel dan armada pemadam, ketersediaan air, pemantauan titik api, serta pelibatan masyarakat di wilayah rawan karhutla. Dengan begitu, penanganan tidak hanya dibebankan kepada satu instansi.
"Soal karhutla ini saya juga paham betul kondisi daerah yang keterbatasan anggaran. Cuma ini kan tidak bisa dibiarkan kayak begini terus sebab dampaknya cukup fatal bagi masyarakat," katanya.
Reza meminta Pemprov Maluku segera berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk menyusun langkah penanganan yang lebih terintegrasi. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi jalan menyiasati keterbatasan anggaran daerah.
Ia menegaskan pemerintah tidak bisa hanya menunggu situasi memburuk sebelum bergerak.
"Kita tidak bisa hanya duduk melihat dan menunggu, lalu berdoa hujan turun saja. Seng bisa. Minimal ada langkah-langkah yang perlu diambil Pemda untuk bisa menangani kebakaran ini," tegasnya.
Reza juga meminta pemerintah mengubah pola penanganan karhutla dari yang selama ini cenderung bersifat reaktif menjadi lebih preventif.
"Harus ada langkah konkret. Jangan sampai setiap terjadi kebakaran baru semua bergerak. Tetap harus dimulai dari upaya mencegah dan mengantisipasi sebelum kebakaran semakin meluas," katanya.