JAKARTA — Pemerintah Provinsi Maluku menilai industri alat keselamatan pelayaran punya posisi strategis untuk memastikan kebutuhan keselamatan tersedia secara berkelanjutan. Karena itu, kemitraan antara pemerintah daerah dan dunia usaha dianggap bisa menjadi ruang memperkuat kapasitas serta layanan keselamatan pelayaran di Maluku.
Gagasan tersebut disampaikan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekda Maluku Sadali Ie di Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Menurut Gubernur, posisi Maluku sebagai provinsi kepulauan memberikan peluang besar bagi pengembangan ekosistem keselamatan pelayaran. Aktivitas masyarakat dan perekonomian antarpulau sangat bergantung pada transportasi laut.
Kebutuhan terhadap standar keselamatan yang memadai disebut menjadi bagian penting dari pelayanan publik. Kondisi geografis itu yang membuat Maluku dipandang layak masuk dalam peta pengembangan ekosistem keselamatan pelayaran nasional.
Pengembangan ekosistem tersebut, kata Gubernur, dapat dilakukan melalui berbagai bidang. Berikut rinciannya:
“Saya berharap PPAKPI dapat menjadikan Maluku sebagai salah satu pusat penting dalam pengembangan ekosistem keselamatan pelayaran di kawasan timur Indonesia,” kata Gubernur Maluku, dikutip Sekda Maluku Sadali Ie dalam acara Pelantikan Dewan Pengurus Nasional PPAKPI periode 2026-2029.
Gubernur berharap kerja sama tersebut tidak hanya memberikan manfaat bagi penguatan sektor pelayaran di Maluku, tetapi juga berkontribusi terhadap sistem pelayaran nasional.
“Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan dunia usaha, kita dapat mewujudkan sistem pelayaran yang lebih aman, tertib, andal, dan memberikan rasa aman serta nyaman bagi seluruh masyarakat,” katanya.
Harapan serupa disampaikan untuk kepengurusan baru organisasi tersebut. Gubernur ingin PPAKPI memperluas peran dan kontribusinya dalam mendukung penguatan keselamatan pelayaran, khususnya di wilayah Indonesia timur.