Kemenko Pangan menjajaki kerja sama dengan Universitas Pattimura (Unpatti) di Ambon untuk mengembangkan studi nilai ekonomi karbon laut atau blue carbon, sebuah langkah yang menyasar potensi ekosistem pesisir Maluku. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan inisiatif ini tidak hanya menyangkut ketahanan pangan, tetapi juga menjadi instrumen penyelesaian persoalan lingkungan yang terukur secara ekonomi.
AMBON — Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama Universitas Pattimura (Unpatti) Maluku tengah menjajaki pengembangan studi nilai ekonomi karbon laut, atau yang dikenal sebagai blue carbon. Langkah ini diarahkan untuk mengoptimalkan potensi pesisir dan laut Indonesia, sekaligus memperkuat kajian ilmiah di Maluku yang memiliki hamparan mangrove dan wilayah laut yang luas.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pengembangan blue carbon menjadi bagian dari agenda pemerintah yang tidak hanya fokus pada ketahanan pangan. Ia menekankan pentingnya penyelesaian persoalan lingkungan melalui skema ekonomi karbon yang terukur dan akuntabel.
Blue carbon merujuk pada karbon yang diserap dan disimpan oleh ekosistem pesisir dan laut, terutama mangrove, padang lamun, serta rawa pasang surut. Ekosistem ini memiliki kemampuan menyimpan karbon lebih lama dibandingkan banyak ekosistem daratan, sehingga menjadi instrumen penting dalam mitigasi perubahan iklim.
Indonesia memiliki potensi ekonomi karbon yang besar, tidak hanya dari kawasan hutan, tetapi juga dari ekosistem pesisir. Maluku, dengan bentang laut dan kawasan pesisirnya, dinilai memiliki kapasitas penyimpanan karbon yang signifikan untuk diteliti lebih lanjut.
Dalam kunjungannya di Ambon, Zulkifli mengakui perdagangan karbon di Indonesia sebelumnya belum berjalan optimal. Pemerintah kini mendorong penguatan tata kelola agar mekanisme tersebut menghasilkan nilai ekonomi yang bisa dirasakan masyarakat, tanpa mengabaikan aspek pengawasan.
"Anggarannya banyak, senilai Rp 22 triliun. Kalau langsung ke masyarakat atau perseorangan sulit dipantau, oleh sebab itu bersama dengan kampus agar bisa diawasi dan terukur," ujar Zulkifli.
Ia menilai perguruan tinggi punya peran strategis dalam pendataan, penelitian, hingga verifikasi potensi karbon. Pelibatan Unpatti diharapkan membuat pelaksanaan program dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan transparan.
Melalui pendekatan ini, pemerintah ingin memastikan pengembangan ekonomi karbon tidak hanya berkontribusi pada penurunan emisi gas rumah kaca. Lebih dari itu, skema ini diharapkan membuka peluang pendapatan baru bagi masyarakat pesisir lewat pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Penjajakan ini menjadi langkah awal kolaborasi antara pemerintah pusat dan Unpatti untuk memperkuat kajian kapasitas penyimpanan karbon di Maluku. Hasil studi nantinya akan menjadi dasar kebijakan yang mengarah pada perlindungan ekosistem sekaligus kesejahteraan warga pesisir.
Pemerintah berkomitmen mengelola peluang tersebut dengan pengawasan yang ketat dan melibatkan kampus sebagai mitra verifikasi, sehingga manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat benar-benar dinikmati masyarakat luas, bukan hanya segelintir pihak.