Pemerintah Provinsi Maluku menjadikan penguatan kualitas keluarga sebagai fondasi utama pembangunan sumber daya manusia untuk mengantisipasi Indonesia yang akan menikmati bonus demografi terbesar dalam sejarah pada 2030. Sekretaris Daerah Maluku Sadali Ie menegaskan besarnya proporsi penduduk usia produktif tidak otomatis menjadi keuntungan daerah jika tidak dikelola lewat pendidikan, kesehatan, dan perluasan lapangan kerja. Langkah ini diwujudkan melalui pengaktifan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) di tingkat desa dan kelurahan.
AMBON — Maluku menghadapi momentum krusial menuju puncak bonus demografi yang diprediksi terjadi pada 2030. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali Ie menyebut periode itu menjadi peluang sekaligus tantangan besar karena jumlah penduduk usia produktif akan mencapai puncaknya, sehingga daya saing sumber daya manusia harus ditingkatkan sejak dari unit terkecil masyarakat.
"Bonus demografi harus dikapitalisasi melalui pembangunan manusia yang berkualitas dan peningkatan kualitas keluarga, sehingga besarnya proporsi penduduk usia produktif benar-benar menjadi modal pembangunan," kata Sadali di Ambon, Selasa.
Sadali menegaskan Kampung KB memiliki peran strategis karena menjadi ruang penerjemah kebijakan kependudukan hingga tingkat desa dan keluarga. Pendekatan ini dinilai lebih efektif dibanding program yang berhenti di tingkat provinsi atau kabupaten/kota.
Menurut dia, Kampung KB tidak sebatas menjalankan program keluarga berencana, tetapi menjadi pendekatan pembangunan berbasis wilayah yang mengintegrasikan berbagai program untuk meningkatkan kualitas keluarga dan kesejahteraan masyarakat.
"Kita perlu memastikan arah kebijakan yang telah dirumuskan dalam Peta Jalan Pembangunan Kependudukan dapat diterjemahkan sampai ke tingkat desa dan keluarga. Sebaliknya, persoalan dan praktik baik di Kampung Keluarga Berkualitas harus menjadi masukan untuk penyempurnaan kebijakan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota," ujarnya.
Pemprov Maluku menyusun Peta Jalan Pembangunan Kependudukan 2026 sebagai instrumen untuk mengarahkan kebijakan secara terukur, terpadu, dan berkelanjutan. Sadali menilai dokumen tersebut tidak boleh berhenti sebagai tumpukan data dan perencanaan di atas kertas.
"Pembangunan kependudukan tidak boleh berhenti pada penyediaan data dan dokumen perencanaan. Data dan dokumen tersebut harus benar-benar menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan daerah," jelasnya.
Pemerintah daerah mendorong terbentuknya siklus pembangunan yang terintegrasi, mulai dari penyediaan data, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, hingga penyempurnaan kebijakan. Pendekatan ini memastikan program yang berjalan di lapangan benar-benar menjawab persoalan masyarakat.
Pemprov Maluku akan menguatkan pemanfaatan data kependudukan sebagai dasar perencanaan, menjadikan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan sebagai dokumen yang terus diperbarui, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor. Kampung KB didorong menjadi lokus integrasi program dan inovasi pembangunan agar kebijakan kependudukan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sadali menambahkan, keberhasilan pembangunan kependudukan membutuhkan kesinambungan kebijakan antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga desa dan kelurahan. Prioritas dalam peta jalan harus diterjemahkan ke dalam perencanaan daerah dan diwujudkan melalui program konkret di tingkat masyarakat.
"Keluarga yang berkualitas akan melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas akan meningkatkan produktivitas, dan produktivitas yang meningkat pada akhirnya akan memperkuat pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tutup Sadali.
Keterlibatan pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, mitra pembangunan, dan media disebut menjadi kunci dalam penguatan pembangunan kependudukan di Maluku.