Pemerintah Kota Ambon memfasilitasi pertemuan antara komunitas pengemudi Maxim dan perwakilan perusahaan guna membahas keluhan mitra terkait pemotongan komisi, platform fee, dan tarif layanan. Wali Kota Ambon Bodewin M Wattimena menegaskan aspirasi pengemudi tidak bisa diabaikan meski kewenangan regulasi transportasi online berada di tingkat pusat dan provinsi. Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk mencegah aksi demonstrasi dan mogok massal.
AMBON — Perwakilan pengemudi Maxim Bike dan Car akhirnya duduk satu meja dengan manajemen perusahaan di Balai Kota Ambon, Kamis. Pertemuan difasilitasi langsung oleh Wali Kota Ambon Bodewin M Wattimena setelah komunitas pengemudi menyampaikan protes melalui surat terbuka di media sosial.
Anes Sapulette, perwakilan pengemudi, menyebut ada sejumlah persoalan yang mendorong mereka bersuara. Mulai dari kebijakan komisi dan platform fee yang dinilai memberatkan, pengenaan PPN 11 persen, tarif layanan yang rendah, hingga penambahan jumlah pengemudi baru yang menggerus pendapatan mitra lama.
"Tujuan kami di sini adalah menyampaikan aspirasi dari rekan-rekan ojol lainnya, khususnya dalam hal ini driver Maxim untuk manajemen Maxim," kata Anes.
Bodewin mengakui bahwa kewenangan pengaturan angkutan sewa khusus atau transportasi online berada di tangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Namun, ia menegaskan Pemkot Ambon tidak dapat mengabaikan keresahan para pengemudi yang merupakan warga kota.
"Tujuan kita melakukan rapat ini paling tidak ada perhatian Pemkot terhadap saudara-saudara pengemudi untuk bisa memfasilitasi persoalan yang saudara sampaikan itu dengan pihak penyedia jasa atau perusahaan," ujarnya di Ruang Rapat Vlissingen, Balai Kota Ambon.
Dalam pertemuan itu, Bodewin meminta perwakilan Maxim Ambon menjelaskan secara terbuka kebijakan perusahaan yang menjadi keluhan pengemudi. Ia menekankan bahwa hubungan kemitraan antara perusahaan dan pengemudi harus berjalan seimbang, termasuk soal pemotongan komisi dan platform fee.
"Persoalan apa pun yang dialami oleh para pihak terkait dengan kesepakatan perjanjian kerja bersama itu mesti bisa dijelaskan dengan baik. Misalnya tadi soal pemotongan komisi atau platform fee. Karena itu kebijakan organisasi perusahaan, dia mesti bisa dijelaskan oleh semua yang bekerja atau bermitra di perusahaan itu," tegas Bodewin.
Sebagai langkah lanjutan, Pemkot Ambon akan menyurati Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Perhubungan. Surat tersebut akan mendorong penanganan dan pengaturan angkutan sewa khusus di Kota Ambon, dengan tembusan kepada perwakilan pengemudi dan perusahaan.
Bodewin berharap persoalan ini dapat diselesaikan melalui dialog dan komunikasi, bukan melalui aksi demonstrasi maupun mogok massal. Sebelumnya, Komunitas Pengemudi Maxim Kota Ambon juga melayangkan surat terbuka kepada Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dengan tembusan ke DPRD Provinsi Maluku dan DPRD Kota Ambon.