AMBON — Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa memastikan pengawalan ketat terhadap kelanjutan pembangunan Bendungan Way Apu yang berlokasi di Kecamatan Lolong Guba dan Waeapo, Kabupaten Buru. Capaian fisik yang telah melewati separuh lebih tersebut diyakini akan segera mengubah wajah pertanian di wilayah tersebut.
"Di Kabupaten Buru kita terus memantau progres pembangunan bendungan yang telah mencapai 87,38 persen. Dengan beroperasinya program strategis nasional ini diharapkan akan mendukung terpenuhinya kebutuhan beras lokal bagi rakyat Maluku dari Pulau Buru," kata Hendrik dalam rapat paripurna DPRD Maluku memperingati HUT Ke-81 Maluku, Rabu (19/8/2026).
Keberadaan bendungan ini bukan sekadar infrastruktur raksasa, melainkan solusi atas persoalan klasik ketersediaan air di musim kemarau. Dengan kapasitas tampung mencapai 50 juta meter kubik, aliran irigasi diharapkan lebih terjamin sepanjang tahun.
Dampaknya langsung menyasar produktivitas petani setempat. Kontinuitas produksi beras lokal di Pulau Buru yang selama ini kerap terhambat kekeringan, kini punya harapan baru untuk ditingkatkan secara signifikan.
Fungsi bendungan tidak berhenti pada irigasi. Pemerintah daerah memproyeksikan infrastruktur ini juga akan memasok air baku bagi kebutuhan dasar warga serta mereduksi risiko banjir di kawasan hilir.
Lebih dari itu, potensi energi terbarukan turut disematkan pada proyek ini. Bendungan Way Apu dirancang membawa Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) berkapasitas delapan megawatt yang berasal dari empat unit pembangkit, masing-masing berkapasitas dua megawatt.
Gubernur Hendrik menegaskan bahwa tolok ukur keberhasilan proyek ini tidak berhenti pada rampungnya konstruksi. Pihaknya mendorong agar optimalisasi manfaat bendungan berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas petani dan pengelolaan lahan produktif.
"Yang paling penting adalah bagaimana infrastruktur ini nantinya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, terutama dalam mendukung produksi pangan dan kebutuhan dasar masyarakat Maluku," ujarnya.
Pemerintah daerah juga menyoroti perlunya penguatan rantai pasok hasil pertanian pasca-panen. Dengan begitu, keberadaan bendungan diharapkan menjadi pengungkit ekonomi yang nyata, bukan sekadar proyek fisik semata.