AMBON — Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional Maluku menunjukkan kinerja yang solid pada paruh pertama tahun ini. Realisasi belanja negara yang tembus Rp9,11 triliun itu tidak hanya lebih cepat dari tahun sebelumnya, tetapi juga diikuti oleh lonjakan signifikan pada penyaluran dana infrastruktur ke daerah.
Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tercatat tumbuh paling tinggi, yakni 231,54 persen dibandingkan semester I tahun lalu. Realisasinya mencapai Rp993,26 miliar, seiring dengan dimulainya proyek pembangunan infrastruktur di berbagai kabupaten dan kota di Maluku.
"Percepatan belanja negara merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menjaga aktivitas ekonomi, memperkuat pelayanan publik, serta memastikan berbagai program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat tetap berjalan," kata Kepala Kanwil DJPb Maluku Anang Rohmawan di Ambon, Rabu.
Total Transfer ke Daerah (TKD) yang telah disalurkan mencapai Rp4,97 triliun atau 52,15 persen dari pagu. Dana tersebut digunakan untuk mendukung pelayanan dasar masyarakat, termasuk pendidikan, kesehatan, dan peningkatan konektivitas antarpulau.
Dari jumlah itu, Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp3,80 triliun. Sementara itu, DAK Nonfisik juga tumbuh 30,29 persen, antara lain untuk pembayaran tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru.
Di sisi penerimaan, pendapatan APBN Regional Maluku hingga akhir Juni 2026 tercatat Rp907,89 miliar atau 41,33 persen dari target. Capaian ini tumbuh 4,37 persen secara tahunan, yang menurut Anang menjadi indikasi bahwa kegiatan ekonomi masyarakat dan dunia usaha masih berlangsung positif.
Penerimaan perpajakan menyumbang Rp578,38 miliar, sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp329,52 miliar. Penerimaan kepabeanan dan cukai bahkan nyaris mencapai target, dengan realisasi Rp1,45 miliar atau 98,33 persen dari pagu, didorong oleh meningkatnya aktivitas impor.
Penyaluran Dana Desa hingga semester I 2026 mencapai Rp177,60 miliar. Anang menambahkan bahwa kualitas implementasi anggaran semakin baik, terlihat dari percepatan penyaluran TKD yang merata di seluruh wilayah Provinsi Maluku.
DJPb Maluku berkomitmen menjaga agar APBN tetap menjadi instrumen fiskal yang efektif dalam menopang pertumbuhan ekonomi dan memperluas manfaat pembangunan di daerah kepulauan ini.