LANGGUR — Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan yang diakses Sabtu (18/7/2026), penurunan alokasi TKD tahun ini diperkirakan mencapai Rp36,75 miliar. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam menjaga laju pembangunan di daerah kepulauan tersebut.
Dana Alokasi Umum (DAU) tetap menjadi penopang utama fiskal daerah. Realisasi penyaluran DAU hingga pertengahan Juli mencapai Rp241,47 miliar, atau 55,77 persen dari total pagu DAU sebesar Rp433,00 miliar.
Angka tersebut menyumbang sekitar 42 persen dari keseluruhan alokasi TKD yang diterima Kabupaten Maluku Tenggara. Artinya, hampir setengah dari pendapatan transfer daerah bergantung pada DAU yang bersifat umum dan tidak terikat penggunaannya.
Dengan turunnya pagu TKD, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara harus mengatur ulang prioritas belanja daerah. Ruang fiskal yang lebih sempit berpotensi mempengaruhi alokasi belanja modal, seperti pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, dan fasilitas umum.
Belanja pegawai dan bantuan sosial juga menjadi sektor yang perlu dihitung ulang agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tengah tekanan fiskal.
Sisa pagu TKD yang belum tersalurkan hingga pertengahan tahun ini sebesar Rp276,41 miliar. Pemerintah daerah masih memiliki waktu hingga akhir tahun anggaran untuk mengajukan pencairan tahap berikutnya, dengan syarat memenuhi ketentuan administratif dan regulasi yang berlaku.
Kepala Dinas Keuangan Maluku Tenggara, melalui data yang dihimpun, diharapkan segera menyusun strategi percepatan penyerapan agar sisa anggaran tidak hangus di akhir tahun. Langkah ini krusial mengingat ketergantungan tinggi daerah terhadap dana transfer pusat untuk membiayai operasional pemerintah dan pembangunan.