AMBON — Pemerintah Provinsi Maluku mengumumkan dukungan pendanaan dari dua lembaga keuangan global untuk merealisasikan Maluku Integrated Port (MIP). Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Sabtu, menyatakan bahwa AIIB dan World Bank siap menjadi mitra pembiayaan proyek yang diproyeksikan sebagai simpul utama industri perikanan dan rantai pasok logistik di kawasan timur Indonesia.
Ketertarikan AIIB untuk bergabung bersama World Bank dalam mendanai MIP dinilai sebagai bentuk kepercayaan internasional terhadap potensi kelautan Maluku. "Ini menunjukkan bahwa potensi Maluku, khususnya di sektor perikanan, mendapat kepercayaan dari lembaga keuangan internasional," kata Hendrik di Ambon.
Pernyataan itu disampaikan usai menerima audiensi Senior Investment Officer Public Sector Clients Department Regional 1 AIIB Niraja Shukla, yang didampingi Kepala Bappeda Provinsi Maluku Anton Lailossa di Kantor Gubernur Maluku.
MIP tidak dirancang sebagai pelabuhan biasa. Gubernur menjelaskan, proyek ini merupakan konsep kawasan pelabuhan terintegrasi yang menghubungkan fasilitas pelabuhan, sentra perikanan, kawasan industri pengolahan hasil laut, rantai dingin (cold chain), pergudangan, hingga sistem logistik dalam satu ekosistem.
Konsep ini bertujuan meningkatkan efisiensi distribusi hasil perikanan dari Maluku menuju pasar domestik maupun ekspor. Dengan wilayah laut yang mencapai sekitar 92 persen dari total luas provinsi, Maluku memiliki keunggulan komparatif yang kuat untuk menjadi pusat industri perikanan nasional.
Dalam penjajakan awal, AIIB menyatakan minat spesifik untuk mendukung komponen pembangunan yang berkaitan dengan sektor perikanan. Sementara itu, dukungan terhadap aspek lain dari proyek MIP akan diselaraskan dengan kebutuhan keseluruhan dan dikoordinasikan bersama World Bank.
"Kami menyambut baik komitmen AIIB yang secara khusus melihat potensi pengembangan sektor perikanan Maluku. Sinergi dengan World Bank diharapkan mempercepat terwujudnya MIP sebagai proyek strategis yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Hendrik.
Pemerintah daerah terus membangun koordinasi dengan pemerintah pusat dan para mitra pembangunan agar proyek tersebut dapat direalisasikan sesuai tahapan. Kepala Bappeda Provinsi Maluku Anton Lailossa mengatakan pembahasan teknis antara AIIB dan pemerintah daerah telah dilakukan sebagai bagian dari proses penjajakan kerja sama pendanaan.
Dalam kunjungannya, perwakilan AIIB juga telah meninjau langsung kesiapan proyek di lapangan. Kehadiran dua lembaga keuangan global ini diharapkan menjadi katalis bagi pembangunan sektor kelautan dan perikanan Maluku sekaligus memperkuat posisi provinsi tersebut sebagai salah satu pusat industri perikanan nasional.