JAKARTA — Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa tidak datang sendirian saat bertemu dengan Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR, Arnold Ritiauw, di Jakarta Selatan, Senin (11/5/2026). Ia membawa serta lima kepala daerah dari wilayah kepulauan yang paling rentan terdampak abrasi dan krisis air bersih.
Mereka adalah Wali Kota Tual Yani Renuat, Bupati Maluku Tenggara Thaher Hanubun, Bupati Kepulauan Aru Timotius Kaidel, Bupati Seram Bagian Timur Fachri Husni Alkatiri, serta Bupati Kepulauan Tanimbar Ricky Jauwerissa. Kehadiran para kepala daerah ini menunjukkan urgensi persoalan yang dihadapi Maluku secara kolektif.
Hendrik Lewerissa menyebut dampak perubahan iklim kini terasa nyata di Maluku. Abrasi terus menghantam desa-desa pesisir dan mengancam permukiman warga di kawasan pulau-pulau kecil. Menurutnya, tanpa intervensi serius dari pemerintah pusat, dampaknya akan semakin besar dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan.
"Masalah yang kita hadapi nyata. Abrasi terus menghantam desa-desa pesisir kami. Kalau tidak ada intervensi serius dari pemerintah pusat, lima sampai sepuluh tahun ke depan dampaknya akan semakin besar," kata Lewerissa dalam keterangan resmi.
Pemprov Maluku meminta dukungan pembangunan talud pengaman pantai dan penguatan bantaran sungai di sejumlah titik rawan. Langkah ini dinilai mendesak untuk melindungi permukiman serta infrastruktur publik di pesisir.
Selain persoalan pesisir, pertemuan itu juga membahas percepatan proyek-proyek strategis di Maluku. Salah satunya adalah pembangunan Bendungan Waiapo di Kabupaten Buru. Gubernur Hendrik menargetkan bendungan ini mulai berfungsi pada 2027.
Proyek tersebut diharapkan mampu mengairi sekitar 10 ribu hektare lahan sawah. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mendukung program swasembada pangan di Maluku.
Usulan lain yang disampaikan adalah pembangunan Maluku Integrated Port, pengembangan Blok Masela, serta infrastruktur air bersih untuk daerah kepulauan terpencil. Menurut Hendrik, akses air bersih masih menjadi persoalan klasik yang belum terselesaikan di banyak pulau kecil Maluku.
Menanggapi usulan tersebut, Dirjen SDA Arnold Ritiauw memastikan pemerintah pusat akan mendukung pembangunan infrastruktur pengairan dan perlindungan pantai di Maluku. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah.
"Apa yang bisa kita kerjakan di pusat, kita kerjakan. Apa yang bisa dikerjakan pemerintah daerah, juga harus dijalankan. Yang terpenting adalah sinergi," ujar Arnold.
Arnold juga meminta seluruh pemerintah daerah segera menyiapkan masterplan pembangunan. Menurutnya, usulan program baru bisa ditindaklanjuti jika dokumen perencanaan sudah lengkap. "Kami tidak akan membiarkan Maluku. Kami akan memberikan yang terbaik," tegasnya.
Turut mendampingi Dirjen dalam pertemuan itu sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Ditjen SDA, termasuk Direktur Bina Teknik SDA, Direktur Sungai dan Pantai, serta Plt. Direktur Bendungan dan Danau.