PIRU — Persoalan aset di lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) hingga kini belum menemui titik terang. Komisi I DPRD Provinsi Maluku yang datang untuk mencari solusi justru mendapati kursi pimpinan daerah kosong dalam rapat koordinasi strategis yang digelar akhir pekan kemarin.
Bupati SBB Asri Arman, Wakil Bupati Selvinus Kainama, hingga Sekda Leverne A. Tuasuun tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Pemkab SBB hanya mengutus Asisten I Setda SBB Johanis Souhoka untuk menghadapi para legislator, bersama sejumlah kepala dinas dan perwakilan BPN Kabupaten SBB.
Anggota Komisi I DPRD Maluku, Ismail Marasabessy, melontarkan kritik tajam atas absennya tiga pejabat utama tersebut. Menurutnya, kehadiran pengambil kebijakan sangat krusial karena persoalan aset di SBB sudah masuk dalam tahap kronis yang membutuhkan keputusan cepat di tingkat pimpinan.
"Absennya tiga pejabat utama daerah menunjukkan lemahnya keseriusan pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan aset yang selama ini menjadi hambatan pembangunan di Kabupaten SBB," tegas Marasabessy melalui keterangan tertulis yang diterima, Senin (4/5/2026).
Legislator asal daerah pemilihan SBB ini menambahkan, ketidakhadiran pimpinan daerah menciptakan kesan bahwa persoalan aset bukan prioritas bagi eksekutif. Padahal, ketidakjelasan status hukum lahan milik daerah berdampak langsung pada terhentinya sejumlah proyek vital.
Salah satu poin krusial yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah status lahan untuk fasilitas pendidikan. Komisi I menyoroti banyaknya lahan sekolah, mulai dari SMA, SMK, hingga SLB di SBB yang statusnya masih menggantung sehingga menyulitkan kucuran anggaran pembangunan dari provinsi.
Ketua Komisi I DPRD Maluku, Sohilin Buton, mendesak agar Pemkab SBB segera melakukan langkah konkret dalam inventarisasi dan legalitas aset. Ia memperingatkan bahwa pembangunan di Bumi Saka Mese Nusa akan terus tertinggal jika urusan administrasi lahan tidak kunjung beres.
"Persoalan aset daerah harus segera diselesaikan agar tidak terus berlarut dan menghambat pembangunan di Kabupaten SBB," kata Sohilin.
Rapat koordinasi ini sebenarnya bertujuan untuk memetakan solusi bersama antara DPRD, Pemkab SBB, dan pihak BPN. Selain Asisten I, hadir pula Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Nofi Marcus Lessil dan Kepala BPN SBB Very Latupeirissa untuk memberikan gambaran teknis mengenai sengketa lahan yang terjadi di lapangan.