Ambon — Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Maluku Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menyampaikan progres signifikan program perumahan dalam Rapat Terbatas yang diselenggarakan di Rumah Dinas Gubernur Maluku kawasan Mangga Dua. Pertemuan yang dihadiri Gubernur Hendrik Lewerissa, SH., LL.M dan Anggota Komisi V DPR RI Dapil Maluku Saadiah Uluputty, ST menjadi momen strategis untuk mengevaluasi perkembangan sektor perumahan dan infrastruktur dasar di wilayah kepulauan ini.
Dalam paparan di hadapan Gubernur, pihak BP3KP Maluku mengumumkan bahwa program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dialokasikan pemerintah pusat telah mencapai angka tiga ribu unit. Kuota tersebut diyakini masih akan terus bertambah seiring komitmen pemerintah mempercepat penyediaan rumah bagi masyarakat Maluku.
Lebih lanjut disampaikan bahwa tim pelaksana di lapangan telah menyelesaikan tahap verifikasi dan kini memasuki fase pelaksanaan konstruksi. Pencapaian ini menunjukkan momentum positif dalam mewujudkan akses perumahan layak bagi warga, terutama di daerah yang masih mengalami defisit hunian.
Gubernur Hendrik Lewerissa menegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, memerlukan kolaborasi yang solid. "Pembangunan infrastruktur tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Harus ada sinkronisasi antara pusat dan daerah agar setiap program yang dilaksanakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Kita ingin pembangunan yang hadir bukan hanya secara fisik, tetapi juga memberi dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar Gubernur.
Gubernur juga mengakui bahwa Provinsi Maluku, sebagai wilayah kepulauan, menghadapi tantangan unik dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Untuk itu, diperlukan pendekatan yang adaptif, efektif, dan berkelanjutan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan merata hingga ke wilayah terluar.
Anggota Komisi V DPR RI Saadiah Uluputty, yang menjadi inisiator rapat dalam rangka kunjungan kerjanya, menekankan pentingnya pendekatan tematik dalam pembangunan infrastruktur. Menurutnya, pembangunan harus memperhatikan skala prioritas, terutama pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
"Pembangunan infrastruktur harus dirancang dengan pendekatan tematik yang tepat dan sesuai kebutuhan masyarakat. Fokus pada skala prioritas menjadi sangat penting, terutama untuk daerah 3T yang masih membutuhkan perhatian besar dari pemerintah. Dengan tematik yang tepat, maka pembangunan akan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat," ungkap Saadiah.
Pertemuan strategis ini merefleksikan komitmen bersama antara institusi pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat. Dengan program BSPS yang telah mencapai 3.000 unit dan sudah memasuki tahap konstruksi, diharapkan target penyediaan perumahan layak di Maluku dapat terwujud sesuai rencana untuk memberikan dampak langsung bagi peningkatan kualitas hidup warga.