AMBON — Pemerintah Provinsi Maluku resmi menggandeng Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengintegrasikan seluruh data daerah ke dalam satu sistem terpadu. Langkah ini bertujuan memperkuat akurasi data yang akan digunakan sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan serta pengelolaan keuangan daerah.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku, Titus Renwarin, telah menemui Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendagri, Muhammad Valiandra, di Jakarta pada Rabu (6/5/2026). Pertemuan tersebut mematangkan teknis penggunaan aplikasi "Pelita" yang akan menyatukan arus informasi dari berbagai instansi.
Pemerintah menargetkan peluncuran sistem Executive Dashboard pada 25 Mei 2026 mendatang. Platform ini dirancang untuk mengintegrasikan data dari tingkat provinsi hingga seluruh kabupaten dan kota di Maluku secara real-time.
Integrasi ini memungkinkan pimpinan daerah memantau dinamika pembangunan dan pelayanan publik melalui satu pintu. Dengan sistem yang terpusat, respons pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat di berbagai pulau diharapkan bisa lebih cepat dan tepat sasaran.
“Data dalam aplikasi Pelita ini akan menjadi dasar bagi Bapak Gubernur Maluku dalam mengambil keputusan-keputusan strategis yang menyentuh kepentingan masyarakat,” ujar Titus Renwarin dalam pertemuan di Kantor Kemendagri tersebut.
Kepala Pusdatin Kemendagri, Muhammad Valiandra, mengapresiasi inisiatif Pemprov Maluku dalam melakukan koordinasi langsung untuk sinkronisasi data. Ia menegaskan bahwa kolaborasi ini adalah bagian dari mandat nasional untuk mewujudkan Satu Data Indonesia.
Melalui aplikasi Pelita, pemerintah daerah didorong untuk memiliki single source of truth atau satu portal rujukan data yang valid. Hal ini krusial untuk menghindari tumpang tindih informasi yang sering kali menghambat eksekusi kebijakan di lapangan.
Pertemuan tersebut diakhiri dengan kesepakatan teknis untuk memastikan proses migrasi dan integrasi data berjalan optimal sebelum tenggat waktu peluncuran. Fokus utama sistem ini nantinya mencakup penguatan pelayanan dasar bagi masyarakat Maluku melalui dukungan data yang transparan dan akuntabel.