JAKARTA - Sinergi antara Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi dan Polda Sulawesi Selatan semakin diperkuat dalam upaya pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.
Audiensi yang digelar di Mapolda Sulsel ini menekankan pentingnya kolaborasi antara sektor energi dan aparat penegak hukum untuk menjaga kelancaran distribusi serta mencegah praktik penyelewengan.
Pertemuan ini juga menjadi momen perkenalan Executive General Manager (EGM) baru Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi. Selain itu, audiensi bertujuan untuk meninjau langkah-langkah strategis pengawasan dari hulu hingga hilir, termasuk pemantauan ketat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di seluruh wilayah Sulsel.
Sinergi untuk Distribusi yang Tepat Sasaran
Kapolda Sulawesi Selatan, Brigjen Pol. Drs. Djuhandhani Rahardjo Puro, menegaskan komitmen kepolisian untuk mendukung Pertamina dalam memastikan BBM subsidi tersalurkan tepat sasaran. Ia menekankan bahwa penyelewengan, seperti penyalahgunaan rekomendasi, penimbunan, atau transaksi ilegal, akan ditindak tegas.
“Distribusi BBM Subsidi harus terus berjalan sesuai aturan yang berlaku. Polda Sulawesi Selatan akan menindak tegas segala bentuk praktik penyelewengan. Ketahanan energi adalah kunci bagi keamanan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah ini,” ujar Brigjen Djuhandhani.
Digitalisasi dan Pengawasan Internal Diperkuat
Deny Sukendar, EGM Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, menyoroti pentingnya sistem digitalisasi dan pengawasan internal dalam menjaga distribusi BBM subsidi. Sistem ini memungkinkan deteksi dini terhadap potensi penyelewengan, sekaligus memberikan efek jera bagi pihak yang mencoba memanfaatkan celah distribusi.
“Sinergi dengan kepolisian adalah langkah penting untuk memastikan BBM Subsidi benar-benar tersalurkan kepada masyarakat yang berhak. Kami terus memperkuat sistem digitalisasi dan pengawasan internal,” kata Deny Sukendar.
Kolaborasi Lintas Lini untuk Keamanan Energi
Audiensi ini menekankan bahwa distribusi energi bukan hanya soal bisnis, tetapi juga aspek strategis bagi keamanan publik. Kerja sama antara Pertamina dan Polda Sulsel menjadi contoh kolaborasi lintas sektor yang menyatukan kepentingan nasional, stabilitas ekonomi, dan perlindungan masyarakat.
Upaya kolaboratif ini juga mencakup monitoring di seluruh SPBU, pengecekan kendaraan pengangkut BBM, dan penindakan apabila ditemukan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Dengan langkah ini, diharapkan distribusi energi menjadi lebih aman, efisien, dan tepat sasaran.
Evaluasi Program MBG di Sulbar
Selain pengawasan BBM subsidi, audiensi ini juga menjadi momentum meninjau program MBG (Masyarakat Beli Gas) di Sulawesi Barat. Evaluasi ini dianggap penting untuk menilai efektivitas distribusi LPG dan memastikan program subsidi energi berjalan sesuai target.
Kolaborasi antara Pertamina dan aparat kepolisian diharapkan mampu meminimalisasi praktik penyalahgunaan BBM maupun LPG subsidi, sehingga manfaat program energi bagi masyarakat tidak berkurang. Evaluasi ini juga membantu perumusan strategi perbaikan dan peningkatan sistem distribusi di daerah lain.
Efek Positif bagi Masyarakat dan Ekonomi
Dukungan aparat penegak hukum terhadap pengawasan BBM subsidi diyakini memberikan efek positif langsung bagi masyarakat. Dengan distribusi yang tepat, masyarakat berhak dapat menikmati energi dengan harga terjangkau. Selain itu, ketahanan energi mendukung kelancaran aktivitas ekonomi di Sulsel.
Brigjen Djuhandhani menekankan bahwa pengawasan ini bukan sekadar tindakan preventif, tetapi bagian dari strategi menjaga kesejahteraan masyarakat. Sinergi ini memastikan BBM subsidi dapat dimanfaatkan secara adil, efektif, dan mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah.
Langkah Strategis ke Depan
Kedua pihak, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi dan Polda Sulsel, sepakat melanjutkan kerja sama melalui rapat koordinasi rutin, penguatan sistem pengawasan, dan penegakan hukum secara konsisten. Langkah ini diyakini mampu menjaga stabilitas distribusi energi, mencegah penyelewengan, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap program subsidi pemerintah.
Deny Sukendar menambahkan bahwa ke depannya, integrasi data, penggunaan teknologi digital, dan pelibatan aparat kepolisian akan menjadi kunci sukses pengawasan. Kolaborasi ini diharapkan menciptakan ekosistem distribusi energi yang transparan, akuntabel, dan bermanfaat luas bagi masyarakat Sulawesi Selatan dan sekitarnya.